Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada hari Selasa, 7 April, mengenai resolusi untuk melindungi pengiriman komersial di Selat Hormuz, namun dalam bentuk yang jauh lebih dilemahkan setelah China yang memiliki hak veto menentang otorisasi penggunaan kekuatan, kata para diplomat.

Harga minyak melonjak sejak AS dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari, memicu konflik yang telah berlangsung lebih dari lima minggu dan menyaksikan Teheran sebagian besar menutup Selat tersebut, sebuah jalur energi vital.

Upaya Bahrain, ketua saat ini dari Dewan beranggotakan 15 negara, untuk mengamankan resolusi telah melibatkan beberapa draf yang berusaha mengatasi penentangan dari China, Rusia, dan negara-negara lain. Iterasi terbaru, yang dilihat oleh Reuters, menghapus otorisasi eksplisit penggunaan kekuatan.

Sebaliknya, teks tersebut "sangat mendorong Negara-negara yang berkepentingan dalam penggunaan rute maritim komersial di Selat Hormuz untuk mengoordinasikan upaya, yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi melintasi Selat Hormuz."

Teks tersebut menyatakan kontribusi semacam itu dapat mencakup "pengawalan kapal dagang dan komersial," dan teks tersebut juga mendukung upaya "untuk mencegah upaya menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz."

Para diplomat mengatakan versi yang dilemahkan memiliki peluang lebih baik untuk disahkan, tetapi masih belum jelas apakah akan berhasil. Ini memerlukan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari lima anggota tetap: Inggris, China, Prancis, Rusia, dan AS.

Bahrain, yang telah didukung dalam upayanya oleh negara-negara Arab Teluk lainnya dan Washington, mengeluarkan draf pada hari Kamis lalu, 2 April, yang akan mengotorisasi "semua cara defensif yang diperlukan" untuk melindungi pengiriman komersial, tetapi pemungutan suara mengenai hal ini ditunda pada hari Jumat dan Sabtu.

Bahrain sebelumnya telah menghapus referensi eksplisit terhadap penegakan yang mengikat.

Kamis lalu, China menentang resolusi yang mengotorisasi kekuatan, mengatakan ini akan "melegitimasi penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan tanpa pandang bulu, yang pasti akan menyebabkan eskalasi situasi lebih lanjut dan menimbulkan konsekuensi serius."

Iran mengatakan pada hari Senin, 6 April, bahwa mereka menginginkan akhir perang yang permanen dan menolak tekanan untuk membuka kembali Selat tersebut, sementara Presiden AS Donald Trump memperingatkan negara tersebut bisa "dihancurkan" jika tidak memenuhi batas waktu Selasa malam untuk mencapai kesepakatan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan pada hari Minggu, 5 April, setelah berbicara dengan rekan Rusianya bahwa China bersedia terus bekerja sama dengan Rusia di Dewan Keamanan dan melakukan upaya untuk menenangkan situasi Timur Tengah.

Wang mengatakan cara fundamental untuk menyelesaikan masalah Selat adalah mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. China adalah pembeli minyak terbesar di dunia yang bergerak melalui Selat tersebut. – Rappler.com